Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Kunjungan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Diklat Pengawasan Tahun 2018 Kejaksaan RI di Kejari Jaksel

Senin, 28 Mei 2018 16:00:00 | Press Release

Pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, bertempat di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima Kunjungan Praktek Kerja Lapangan oleh Peserta Diklat Pengawasan tahun 2018 yang diikuti oleh sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang terdiri dari Calon Auditor dan Pemeriksa pada bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia, yang didampingi oleh Tim Penyelenggara dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, dan Pembimbing dari Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI.

Acara tersebut dibuka pada pukul 07.45 WIB, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak RAIMEL JESAJA SH., MH, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari para Widyaswara/pengajar.

Disamping pelaksanaan Sosialisasi hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2017, juga dilaksanakan kegiatan Sosialisasi hasil Rakernas Ikatan Adhiyaksa Dharmakarini Pusat Tahun 2017 kepada anggota IAD Wilayah se-DKI Jakarta dengan dihadiri oleh Ibu-Ibu anggota IAD wilayah DKI Jakarta.

Acara Kunjungan Praktek Kerja Lapangan Peserta Diklat Pengawasan tahun 2018 berakhir pada pukul 15.00 Wib.

Foto Galeri

Berita Terkait

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.