Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

kejari Jaksel Setor dana PNBP ke Kas Negara

Rabu, 6 Desember 2017 10:00:00 | Press Release

Pada hari Senin tanggal 27 November 2017, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 1.673.633.000,- ke kas negara sebagaimana Surat Setoran Bukan Pajak tanggal 27 November 2017.

Dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang disetorkan Sebanyak 1.673.633.000,- ke kas Negara tersebut berasal dari perkara Tindak Pidana Umum untuk pembayaran denda dan biaya perkara sebanyak 320 pelanggar izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah kota Jakarta Selatan.

Untuk jenis pelanggaran terdiri dari bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang tidak memiliki IMB dan bangunan tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

Pemilik bangunan telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Setiap pelanggar mendapat dua jenis sanksi, yakni sanksi administrasi dan penertiban bangunan yang melanggar.

Kepala Kejaksaan Negeri jakarta Selatan, Bapak RAIMEL JESAJA, SH, MH mengatakan, Kejari Jakarta Selatan akan tetap transparan mengenai pengembalian uang hasil denda pidana umum ke Negara dan akan tetap diekspos ke publik, karena bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban ke masyarakat.

Berita Terkait

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.