Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

PEMBENTUKAN TIM TERPADU KHUSUS PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

Senin, 4 Desember 2017 09:00:00 | Press Release

Pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Bapak Raimel Jesaja, SH. MH. dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak Ricky Setiawan Anas, SH. MH menghadiri acara Pembentukan Tim Terpadu Khusus Penegakan Hukum Bagi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beserta Asisten Perdata Kejati DKI Jakarta, para Kepala Kejaksaan Negeri se-DKI Jakarta beserta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha se-DKI Jakarta, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta. 

Pada acara tersebut ditandatangani MoU antar Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta mengenai Pembentukan Tim Terpadu Khusus Penegakan Hukum Bagi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

Diharapkan dengan dibentuknya Tim Terpadu Khusus Penegakan Hukum Bagi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta maka kinerja didalam penanganan pendaftaran peserta baru dapat ditingkatkan. 

Foto Galeri

Berita Terkait

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.