Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA DAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN DENGAN BPJS KESEHATAN

Rabu, 26 April 2017 20:00:00 | Press Release

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 telah dilaksanakan Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri se-DKI.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan serentak di wilayah DKI Jakarta dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang diwakili oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala BPJS Kesehatan Se-DKI Jakarta, para Kepala Kejaksaan Negeri Se-DKI Jakarta, para Kasi dan para Jaksa Pengacara Negara Se-DKI Jakarta yang bertempat di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih. Jakarta Pusat.

Untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan penandatanganan MoU dengan BPJS Kesehatan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak RAIMEL JESAJA, SH, MH dan Bapak BENO HERMAN.

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar pengadilan. Adapun yang menjadi Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputiBantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Konsultasi hukum sesuai kebutuhan.

Berita Terkait

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.