Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

SIDANG PERDANA ZULKARNAIN YUNUS DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

Rabu, 3 Februari 2010 00:00:00 | Umum

\"\"Rabu 03 Pebruari 2010, Zulkarnain Yunus terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. didudukkan di kursi Pesakitan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terdakwa Zulkarnain Yunus selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I diduga telah menerima pungutan lebih dengan dalih akses fee pada kegiatan pendirian dan perubahan badan hukum.

Hasil biaya akses yang seharusnya disetor ke kas negara ternyata seluruhnya masuk kerekening PT SRD yang selanjutnya dibagi dengan rincian PT SRD mendapatkan bagian 90 %, 4 % untuk Koperasi Pengayoman Karyawan Departemen Hukum dan Ham (KPPDK) dan 6 % untuk pejabat di Dirjen AHU Departemen Kehakiman dan HAM.

Bahwa akibat dari penerapan pungutan dengan dalih biaya akses Sisminbakum telah memperkaya PT SRD sebesar 90 %, KKPDK sebesar 4 % serta pejabat dilingkungan Dirjen AHU sebesar 6 % dari total penerimaan biaya akses.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak memperoleh hasil biaya akses Sismibakum ke kas negara dari tanggal 23 April 2002 s/d 4 September 2006 adalah sebesar Rp. 194.415.067.554.79 (lebih daris seratus sembilan puluh empat milyar rupiah)

Pada persidangan perdana ini JPU JEFRI P MAKAPEDUA, SH, MH Telah membacakan dakwaan terhadap Terdakwa Zulkarnain Yunus dengan dakwaan berlapis

Kesatu : Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau Kedua : Pasal 12 b jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Atau Ketiga : Pasal 11 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Keempat : Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau Kelima : Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor  : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang Terdakwa Zulkarnain Yunus dilanjutkan kembali selasa 10 Pebruari 2010 dengan acara mendengarkan Eksepsi dari terdakwa/Penasihat hukum.

 

Tim Web Kejari Jaksel

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.