Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

SKPP SAH MENURUT HUKUM

Rabu, 16 Desember 2009 00:00:00 | Umum

\"\"

Prof. DR. Indriyanto Seno Adji dalam pendapatnya sebagai ahli mengatakan bahwa SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) yang diterbitkan oleh Kejaksaan adalah sah dan merupakan hak dari Penuntut Umum dimana dalam Pasal 50 KUHP dapat dijadikan dasar dalam penghentian penuntutan, lebih lanjut Ahli dari Akedemisi yang merupakan Guru besar Hukum Pidana ini mengatakan bahwa Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara bisa menentukan berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan Pasal 139 KUHP.

Sidang Praperadilan atas terbitnya SKPP Bibit dan Chandra dengan pemohon LSM Hajar Indonesia, Lsm Lepas dan PPMI dengan Nomor perkara : 44/Pid /Prap/2009/PN.Jkt.Sel dan Nomor : 45/Pid /Prap/2009/PN.Jkt.Sel pada hari Rabu, 16 Desember 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini beragendakan pembuktian dari Pemohon dan Termohon Praperadilan.

Eggi Sudjana dan Farhat Abas selaku Pemohon Praperadilan sebelumnya telah dipersilahkan oleh Hakim Praperadilan untuk menunjukkan bukti yang mendukung Pembuktian atas Permohonan Praperadilan ini, namun kesempatan menunjukkan bukti tersebut disia-siakan oleh Pemohon karena tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan ke persidangan untuk mendukung pembuktian dari Pemohon Praperadilan.

Pada kesempatan berikutnya, Jaksa yang diminta oleh Hakim menunjukkan bukti untuk mendukung pembuktian dari Termohon Praperadilan telah menghadirkan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji sebagai Ahli dalam perkara Praperadilan ini.

Sementara itu, dalam persidangan ini juga telah diputus juga putusan Sela terhadap Pengajuan Permohonan Intervensi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang diwakili oleh H. Boyamin Saimin selaku Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang pada pokoknya telah menolak Permohonan Intervensi ini. Atas putusan Sela tersebut H. Boyamin Saimin mengajukan banding ke pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sidang Praperadilan atas terbitnya SKPP Perkara atas Tersangka DR. Bibit Samad Rianto dan CHANDRA MARTHA HAMZAH dari Pemohon LSM Hajar Indonesia, LSM Lepas dan PPMI akan dilanjutkan kembali pada hari Senin dengan agenda mendengarkan Putusan Hakim Praperadilan.

 

Tim Web Kejari Jaksel 

Berita Terkait

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.