Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

BERKAS TERORIS PALEMBANG SAEFUDIN ZUHRI DILIMPAHKAN KE PENGADILAN

Kamis, 10 Desember 2009 00:00:00 | Press Release

\"\"

Berkas perkara Tindak Pidana Teroris Palembang atas nama terdakwa SAEFUDIN ZUHRI als TSABIT als SUGENG als ABU LUBABA, pada hari Kamis, 10 Desember 2009, telah dilimpahkan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berkas terorisme penyidikan Densus 88 Mabes Polri ini, sebelumnya pada hari Selasa, 27 Oktober 2009 telah diserahkan dari Penyidik ke Penuntut Umum di Kejari Jaksel.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Setia Untung Arimuladi mengatakan bahwa terdakwa Saefudin Zuhri alias Tsabit Alias Sugeng alias Abu Lubaba diduga telah menyembunyikan informasi keberadaan Gembong terorisme Indonesia yaitu Noordin M Top, dan diduga terdakwa telah mengirim bahan baku bom ke Palembang sebanyak 4 Box, memberi senjata api kepada teridana Abdurrahman Taib als Musa als Kosim als Ivan jenis Revolver FN yang kemudian senjata tersebut dipergunakan untuk membunuh Dago Simamora di Pelembang selain itu diduga terdakwa telah mengajarkan kepada para pelaku Bom Palembang cara merakit bom.

Kajari juga menambahkan bahwa terhadap terdakwa telah diancam dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana didakwakan dengan Undang-undang Terorisme dalam dakwaan :

PERTAMA

Pasal 13 huruf b  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Pasal 15 jo. pasal 6  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAIR

Pasal 15 jo. Pasal 7  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Pasal 15 jo. Pasal 9  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

 

Tim Web Kejari Jaksel

News Ticker

  • Sehubungan diterimanya Berkas Perkara Tilang dari Polda, Polres dan Dishub sebanyak kurang lebih 10.000 berkas, maka guna memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat,
  • Loket Tilang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jum’at tanggal 14 Desember 2018, Buka mulai pukul 08.00 Wib s/d 23.00 Wib.
  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.