Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Kejari Jaksel Setor Dana PNBP Senilai 2,2 Milyar ke Kas Negara

Jumat, 23 Nopember 2018 21:00:00 | Press Release

Pada hari Jum’at tanggal 23 November 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang yustisi atau pelanggaran ringan bagi pelanggar Izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Jakarta Selatan, dalam putusan itu hakim memutuskan pelanggar wajib membayar denda kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk disetorkan ke kas negara. 

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Dr. Supardi SH, MH menyampaikan, hasil sidang tipiring perkara pelanggaran Izin mendirikan bangunan (IMB) dengan pidana denda senilai Rp.2.195.100.000, yang merupakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan segera disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 

Jenis pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan, antara lain bangunan tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB), garis sepadan bangunan (GSB), koefisien luas bangunan (KLB), jarak bebas, dan ketinggian bangunan. 

Kepala Kejaksaan Negeri jakarta Selatan, Bapak Dr. Supardi SH, MH mengatakan, Kejari Jakarta Selatan akan tetap transparan mengenai pengembalian uang hasil denda pidana umum ke Negara dan akan tetap diekspos ke publik, karena bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban ke masyarakat.

Galeri Foto

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.