Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Penandatanganan Nota Kesepahaman Mengenai Pertukaran Data Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Jumat, 21 September 2018 21:23:51 | Press Release

Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, sekira pukul 13.00 Wib, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bersama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Jakarta, Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Jakarta, menandatangani nota Kesepahaman Mengenai Pertukaran Data Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di ruang Aula Lantai 4, Kejaksan Negeri jakarta Selatan.

SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi), merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran data secara elektronik diantara lembaga/instansi penegak hukum khususnya di wilayah Jakarta Selatan dalam penanganan perkara pidana.

Seluruh Instansi terkait sepakat untuk bekerja sama dalam hal pertukaran data terkait aplikasi bersama Sistem Peradilan Pidana terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);

Hal diatas bertujuan untuk membantu program tersebut agar dapat terlaksana dengan membangun sistem peradilan pidana terpadu dalam wilayah yurisdiksi Jakarta Selatan sehingga melalui sistem ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah penanganan perkara pidana. 

Foto Galeri

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.