Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018

Selasa, 21 Agustus 2018 15:00:00 | Press Release

Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 09.00 Wib, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Struktural dan Fungsional, serta pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penandatanganan pakta integritas ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Raimel Jesaja, SH, MH,  diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional, serta pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik.

Foto Galeri

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.