Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

KEJARI JAKSEL MENERIMA SURAT KUASA KHUSUS (SKK) TUNGGAKAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN WILAYAH JAKARTA SELATAN

Kamis, 2 Agustus 2018 15:00:00 | Press Release

Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sekitar pukul 11.30 Wib, telah dilaksanakan Penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) penanganan piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jakarta Selatan Kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, penyerahan  SKK tersebut merupakan salah satu realisasi atas MoU atau perjanjian bersama yang sebelumnya telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jakarta Selatan di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka menyelamatkan hak - hak tenaga kerja dalam memperoleh berbagai bentuk jaminan sosial tenaga kerja. Dengan adanya surat kuasa ini maka Kejaksaan memiliki landasan kuat untuk melakukan penagihan terhadap perusahaan penunggak iuran ketenagakerjaan.

BPJS Kenagakerjaan Kantor Wilayah Jakarta Selatan menyerahkan 50 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, dari 50 SKK itu, sebanyak 10 SKK terkait piutang iuran dengan potensi iuran sebesar Rp. 8.735.803.830,- dan 40 SKK terkait Perusahaan daftar Sebagian (PDS) dengan potensi iuran Rp. 377.634.845.

Acara tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Bapak Raimel Jesaja, SH. MM, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak Tri Sutrisno, SH. MH, Para Kasi dan Jaksa Pengacara Negara dilingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta para Kepala BPJS Cabang Jakarta Menara Jamsostek Bapak Agoes Masrawi, Kepala BPJS Cabang Jakarta Sudirman Ibu Erni, Kepala BPJS Cabang Jakarta Mampang Bapak Tonni Tanamal, Kepala BPJS Cabang Jakarta Cilandak Bapak Panji Wibisana, Kepala BPJS Cabang Jakarta Kebayoran Baru Bapak Deny Yusyulian.

Sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang - undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS :

  1. pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS
  2. pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS

Apabila melanggar ketentuan tersebut pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 55 Undang - undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS yaitu sanksi dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidanan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dengan adanya penyerahan surat kuasa khusus tersebut maka Kejaksaan akan melakukan surat teguran, pemanggilan dan memintakan keterangan perihal tunggakan iuran terhadap pemilik dari 50 perusahaan yang namanya tercantum dalam surat tersebut untuk melakukan penyelesaian pembayaran pembayaran tunggakan iuran. Bahkan, apabila terbukti perusahaan tersebut melanggar aturan perundang - undangan, maka Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penegakan hukum kepada perusahaan.

Foto Galeri

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.