Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

EVALUASI KEGIATAN SURAT KUASA KHUSUS (SKK) BPJS KESEHATAN CABANG JAKARTA DENGAN KEJARI JAKSEL

Selasa, 8 Mei 2018 16:00:00 | Press Release

Dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pada hari Selasa  tanggal 8 Mei 2018 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan melakukan Evaluasi Kegiatan Surat Kuasa Khusus.

Pada pertemuan tersebut dihadiri Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Bapak Tri Sutrisno, SH besarta Jaksa Pengacara Negara, Kepala BPJS cabang Jakarta Selatan Bapak Sudarto KS.

Dalam sambutannya Bapak Tri Sutrisno, SH. mengatakan Pemerintah sangat konsen pada Program Jaminan Kesehatan Nasional karna ini adalah Program yang Pro Rakyat. Bila ada Perusahaan atau Pemberi Kerja yang belum memahami program BPJS Kesehatan maka akan kami beri pemahaman. Tidak ada alasan Perusahaan atau Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan karena jaminan kesehatan adalah kewajiban yang harus di ikuti oleh setiap Perusahaan atau Pemberi Kerja.

Sementara itu dalam sambutannya Bapak Sudarto KS mengatakan bahwa dikarenakan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan berhasil melakukan penagihan tunggakan iuran bpjs kesehatan maka BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan dijadikan percontohan kepada BPJS Kesehatan seluruh Indonesia.

Foto Galeri

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.