Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

PEMANGGILAN TERHADAP PERUSAHAAN WAJIB BELUM DAFTAR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MENARA JAMSOSTEK

Selasa, 6 Maret 2018 09:19:37 | Press Release

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan Program Negara yang bertujuan memberikan Kepastian Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat. Dalam rangka mendukung Program Pemerintah tersebut Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek melakukan pemanggilan terhadap Perusahaan yang belum mengikuti Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan yang dipanggil sebanyak 239 perusahaan yang sebagian besar berdomisili didaerah Jakarta Selatan. Acara tersebut merupakan lanjutan dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 telah dipanggil sebanyak 240 Perusahaan. Sedangkan pada hari Senin tangal 5 Maret 2018 telah dipanggil sebanyak 240 Perusahaan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Sesuai Surat Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan bahwa hasil kerjasama antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jakarta Selatan periode Tahun 2017 melakukan Pemulihan Keuangan Negara dari total SKK yang diserahkan sebanyak 3007 SKK Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berhasil melakukan Pemulihan Keuangan Negara sebesar  Rp. 85.163.782.129,51,-.

Foto Galeri

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.