Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Jam Pidum Memberikan Pengarahan Kepada Para Jaksa Se-DKI Jakarta

Jumat, 29 September 2017 13:10:29 | Press Release

Pada hari Jum’at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum  (Jam Pidum) Bapak Dr. NOOR ROCHMAD, SH, MH, beserta  para Pejabat Struktural di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, memberikan Pengarahan  terhadap para Jaksa dilingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan para Jaksa se-wilayah DKI Jakarta, bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jalan Tanjung No. 1, Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan.

Acara dihadiri antara lain : Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda), Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum), Direktur Tindak Pidana Umum Lain (TPUL), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, para Asisten, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan seluruh Jaksa se-wilyah DKI Jakarta.

Dalam Sambutannya Jampidum, Bapak Dr. NOOR ROCHMAD, SH, MH berpesan kepada seluruh Jaksa untuk selalu bekerja secara professional, proporsional, menjaga integritas dan selalu berdoa agar selalu berada dijalan yang lurus dan benar.

Foto Galeri

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.