Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

SOSIALISASI TP4D DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jumat, 25 Agustus 2017 08:14:02 | Press Release

Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Daerah (TP4D), di Ruang Aula kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Acara sosialisasi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut dibuka oleh Kepala Seksi Intelijen sekaligus Ketua Tim TP4D Jakarta Selatan, Bapak Pariyo, SH, MH, acara turut dihadiri Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak D.T. Sidabutar, SH, MH dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Daru Tri Sadono, SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak RAIMEL JESAJA, SH, MH, para SKPD/UKPD, Camat dan Lurah Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan jajaran.

Tim TP4D ini dibentuk atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D Kejaksaan RI & Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak RAIMEL JESAJA, SH, MH mengatakan, TP4D semata-mata dibentuk untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan di Jakarta Selatan. Sarana TP4D haruslah dapat dimanfaatkan oleh para SKPD serta lurah dan camat, lantaran mempunyai tujuan yang baik terutama dalam pengelolaan anggaran.

"Jadi para camat, lurah, dan SKPD, mari kita sama-sama memanfaatkan sarana TP4D ini, khususnya untuk di Jakarta Selatan, untuk kita sinergikan, kita koordinasikan, semua kegiatan pembangunan dan pemerintahan, agar semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada," tuturnya.

TP4D,  nantinya akan mendampingi, pengawalan kepada setiap kepala daerah, yang akan melaksanakan program pembangunan, di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah tingkat satu dan tingkat dua.

Sementara Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Pariyo, SH, MH mengatakan, inti dari sosialisasi ini adalah untuk menjalankan Perpres Nomor 7 Tahun 2015, terkait dengan adanya pengamanan proyek-proyek pembangunan yang sifatnya strategis.

"Sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Kejaksaan perlu melakukan pendampingan," tandasnya.

Foto Galeri

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.