Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Pemanggilan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Rabu, 12 Juli 2017 21:14:45 | Press Release

Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Jaksa Pengacara Negara pada  Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru melakukan pemanggilan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dipanggil sebanyak 271 perusahaan. Dengan dilakukannya pemanggilan tersebut diharapkan pemulihan keuangan / kekayaan Negara yang berhasil didapat sebesar Rp. 6.824.554.223,80,-

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan :

Ayat (1)

:

Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS

Ayat (2)

:

Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS

Sedangkan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan :

Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.