Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

PENGUMUMAN TILANG

TATA CARA PENGAMBILAN E-TILANG

  • Pelanggar datang ke Kejaksaan Negeri sesuai dengan tanggal yang di tentukan oleh pihak kepolisian atau sudah lewat dari tanggal yang di tentukan.
  • Pelanggar menyerahkan belangko tilang ke petugas Tilang untuk mengambil nomor antrian.
  • Pelanggar menunggu panggilan nomor antrian.
  • Pelanggar membayar denda tilang sesuai putusan pengadilan, kepada petugas Bank BRI dan menerima bukti pembayaran.
  • Pelanggar menerima barang bukti dari petugas Tilang.
  • PERUBAHAN JAM PELAYANAN TILANG

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.00 Wib).
  • Loket Pendaftaran Pelayanan Tilang dibuka mulai pukul 08.00 s.d 11.30 WIB. Pukul 11.30 - 15.00 WIB, hanya melayani yang sudah terdaftar.
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.00 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang.
  • News Ticker

    • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.00 Wib)
    • Loket Pendaftaran Pelayanan Tilang dibuka mulai pukul 08.00 s.d 11.30 WIB. Pukul 11.30 - 15.00 WIB, hanya melayani yang sudah terdaftar.
    • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.00 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
    • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
    • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
    • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.