Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

PENGADUAN MASYARAKAT / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

PENGADUAN MASYARAKAT / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) 

Penerimaan pengaduan masyarakat / Whistle Blowing System (WBS) melalui website ini adalah untuk pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku ataupun ketidakprofesionalan Jaksa dan Pegawai dalam melaksanakan tugas. 

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak akan menindaklanjuti :

  1. Pengaduan yang tidak jelas.
  2. Pengaduan mengenai dugaan terjadinya suatu tindak pidana. 
    Perlu diinformasikan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hanya memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang, di antaranya adalah tindak pidana korupsi, perikanan, dan pelanggaran HAM berat yang penyidikannya sudah mendapat persetujuan DPR.
    Pengaduan atau informasi mengenai dugaan terjadinya tindak pidana tertentu tersebut dapat Anda sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Setiap pengaduan yang diterima melalui website ini akan ditangani oleh Pejabat Pengawasan Fungsional dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 

Berikut ini adalah jawaban atas beberapa pertanyaan penting berkaitan dengan penyampaian pengaduan Anda melalui website Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.