Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Pidum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan rumusan kebijaksaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana.
  3. Pengendalian dan pelaksanan penetapan hakim serta putusan pengadilan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.
  4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik.
  5. Penyiapan sarana, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
  6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
  7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
  8. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

 

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

a.  Seksi OHARDA;

b.  Seksi KAMNEGTIBUM;

c.  Seksi TPUL;

 

DATA TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2016

PRA PENUNTUTAN

SPDP

TAHAP I

P-18 / P-19

P-21

KETERANGAN

1218

1218

-

1218

-

 

PENUNTUTAN

APB/APS

Tahap II

Dilimpahkan

Eksekusi

KETERANGAN

1541

1541

1541

1295

-

 

PERKARA PENTING

NO

JENIS TIDAK PIDANA

JUMLAH

1

Tindak Pidana Haki (Hak Cipta Paten Merk)

1

2

Tindak Pidana Kehutanan

-

3

Tindak Pidana Perpajakan

-

4

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

3

5

Tindak Pidana Perbankan

6

6

Tindak Pidana Narkotika

584

7

Tindak Pidana Psikotropika

1

8

Tindak Pidana Pengrusakan Situs / Cagar Budaya

-

9

Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin

-

10

Tindak Pidana Terorisme

-

11

Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam

-

12

Tindak Pidana Pencucian Uang

12

13

Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit

-

14

Tindak Pidana Cyber Crime

13

15

Tindak Pidana Perdagangan Orang / Perempuan

5

16

Tindak Pidana Perlindungan Anak

61

17

Tindak Pidana Imigrasi

31

18

Tindak Pidana Penyimpangan Distribusi BBM

7

19

Tindak Pidana Pasar Modal

-

20

Tindak Pidana Perdagangan Obat Dan Makanan

-

21

Tindak Pidana tertentu

2

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.