Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Datun

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA :

Berdasarkan Pasal 611 PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. Pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
  3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
  4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;
  5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
  6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
  7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
  8. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
  9. Menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

 

MANAJEMEN DAN TATA LAKSANA TUGAS SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan administrasi sesuai dengan yang digariskan oleh KEPJA Nomor : Kep-157/A/JA/11/2012 Tanggal November 2012.

Sedangkan tata laksana Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi

1. Penegakkan Hukum;

Yaitu kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. 

2. Bantuan Hukum;

Yaitu pemberian Jasa Hukum dibidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon / Pelawan / Pembantah atau Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah serta pemberian Jasa Hukum dibidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak Yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang Undang di Mahkamah Agung

3. Pelayanan Hukum;

Yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.

4. Pertimbangan Hukum;

Yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Perdata.

5. Tindakan Hukum Lain;

Yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah. 

Jaksa Pengacara Negara dan Staf pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara     :     RICKY SETIAWAN ANAS, SH,MH
Jaksa Pengacara Negara         : 1. NURAENI ACO, SH, MH
    2. SUSANTI SJ MONTU, SH
    3. RIRIN VERONICA, SH
    4. DIANA REZKI, SH, LL.M
    5. YENITA SUFNIWATI, SH
    6. DINAR TIRTAWATI, SH
    7. HARDINIYANTY, SH
     
Staf Tata Usaha    : 1. KIROJAN JETTY ADELIEN
    2. MUHAMAD YUSUF
    3. OCTORA FEBRINA, SH
     

TUGAS-TUGAS YANG TELAH DILAKSANAKAN ADALAH :

A. KERJASAMA (MOU)

  1. Perjanjian Kerjasama Nomor: B. 629/O.1.14/Gs/04/2015 tanggal 15 April 2015 antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan BPJS KESEHATAN tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  2. Perjanjian Kerjasama Nomor: B. 259/O.1.14/Gs/01/2014 tanggal 29 Januari 2016  antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Kebayoran Baru tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  3. Perjanjian Kerjasama Nomor: B. 262/O.1.14/Gs/01/2016 tanggal 29 Januari 2016  antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Cilandak tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  4. Perjanjian Kerjasama Nomor: B. 260/O.1.14/Gs/01/2016 tanggal 29 Januari 2016  antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Jakarta Menara Jamsostek tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  5. Perjanjian Kerjasama Nomor: B. 263/O.1.14/Gs/01/2016 tanggal 29 Januari 2016  antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Jakarta Slipi tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  6. Perjanjian Kerjasama Nomor: B. 258/O.1.14/Gs/01/2016 tanggal 29 Januari 2016  antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Jakarta Mampang tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  7. Perjanjian Kerjasama Nomor: B. 261/O.1.14/Gs/01/2016 tanggal 29 Januari 2016  antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Jakarta Sudirman tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  8. Perjanjian Kerjasama Nomor: B - 2326/O.1.14/GS/08/2016 tanggal 23 Agustus 2016 antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tentang Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  9. Perjanjian Kerjasama Nomor: B-3358/O.1.14/Gs/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kuningan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  10. Perjanjian Kerjasama Nomor: B-3359/O.1.14/Gs/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Melawai tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  11. Perjanjian Kerjasama Nomor: B-3360/O.1.14/Gs/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
     

B. PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI

SKK TAHUN 2015

SKK yang diterima Kejaksaan Negeri Jakata Selatan dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebanyak 4005 (empat ribu lima) SKK dan yang berhasil dipulihkan sebesar Rp. 39.479.260.782 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

SKK TAHUN 2016

SKK yang diterima Kejaksaan Negeri Jakata Selatan dari bulan Januari 2016 sampai dengan Nopember 2016 sebanyak 1649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) SKK dan yang berhasil dipulihkan sebessar Rp 47.291.835.350,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

 

C. PENANGANAN PERKARA LITIGASI

1. Perkara Perdata Nomor : 507/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL
  Penggugat : ABDUL WAHID
 

Tergugat

:

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
  Penyelesaian : Putus pada tanggal 28 Januari 2016
2. Perkara Perdata Nomor : 04/P/FP/2016/PTUN.JKT
  Pemohon :
  1. YENNY SOVIANA
  2. CAMELLIA
  3. VICKY SOVIANDA SUDARYANTO
  Termohon : Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
  Putusan :

Tanggal 10 Februari 2016

  Penyelesaian   : Inkracht
3. Perkara Perdata Nomor :

378/Pdt.G/2014/PN. Jak. Sel

  Penggugat : PT. PINAPAN GUNUNG MAS
 

Tergugat

:

1. PT. CIPTA RANCANG MANDIRI

2. KEJAKSAAN AGUNG R.I

3. KEJATI DKI JAKARTA

4. KEJAKSAAN NEGERI JAKSEL

  Perkara : ANGGARAN YANG DI AUDIT OLEH BPKP DI GUGAT OLEH RPA;
  Penyelesaian : Proses kasasi
4. Perkara Perdata Nomor : 308/Pdt.G/2013/PN. Jak. Sel
  Penggugat : TPDI (TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA) PETRUS SALESTINUS, Dkk
 

Tergugat

:

1. PEMERINTAH R.I

2. KEJAGUNG R.I

3. KEJATI DKI

4. KPK

5. SDR. SETYO NOVANTO (ANG. DPR)

6. SDR.IR.BAMBANG (MANTAN MENKEU)
  Perkara : MENUNTUT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TSK JOKO SUGIARTO TJANDRA, RUDI RAMLI, PANDE NASORAHONA LUBIS, FIRMAN SOETJAHJA, SYAHRIL SABIRIN, Dkk.
  Penyelesaian : Incracht
5. Perkara Perdata Nomor : 1472/Pdt/G/2006/PN. Jak. Sel.
 

Penggugat

:

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
 

Tergugat

:

  1. YENNY SOVIANA
  2. CAMELLIA
  3. VICKY SOVIANDA SUDARYANTO
  Putusan : Tanggal 25 Agustus 2016

 

D. PENEGAKAN HUKUM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Puspla Jaya bin Muhadat, Dilimpahkan oleh Seksi Pidsus ke Seksi Datun melalui Berita Acara Pelimpahan No. 22/PID.B/1998/ PN.Jak.Sel tanggal 07 Agustus 2001 Denda telah dibayar melalui kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 1 Oktober 1998. Telah dilakukan Gugatan Perdata yaitu Perkara Gugatan uang pengganti atas nama Puspla Jaya bin Muhadat, uang sebesar Rp. 49.812.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dan telah inkracht berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : No 11/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt-Sel tanggal  18 Agustus 2010 yang diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek). Pada putusan disebutkan bahwa UP yang harus dibayar adalah USD16.800 atau Rp 49.812.000,00 dengan kurs rate Rp 2.985, dan yang dilaporkan dalam LK hingga 31 Desember adalah sebesar Rp 49.812.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Terdapat surat keterangan dari Kelurahan Nomor 45/1.1755.5 dan surat dari RT yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi di alamat semula. Terdapat surat keterangan tidak mampu Nomor 2.999/1.755-9/04 tanggal 22 November 2004 untuk melunasi UP yang ditanda tangani oleh Lurah Pejaten Timur. Terdapat surat pemanggilan oleh Seksi Datun antara lain melalui surat panggilan tanggal 9 November 2001, 22 April 2002, 24 Februari 2003 dan 8 November 2004. Namun Tergugat hingga saat ini juga tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan surat berdasarkan surat pengantar dari pengurus kelurahan pejaten Timur No. 66 SR/RT07/01 tanggal 18 Desember 2012 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak tinggal di alamat sebelumnya.

 

E. TINDAKAN HUKUM LAIN

  1. Menjadi mediator antara BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Jakarta Slipi dengan pihak PT. PLN (Persero) mengenai tunggakan piutang jaminan hari tua.
  2. Menjadi mediator antara BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Jakarta Slipi dengan pihak PT. PERTAMINA (Persero) mengenai perusahaan daftar sebagian (PDS) Program Jaminan pernsiun dan PDS upah.

 

F. PELAYANAN HUKUM

  1. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kurun waktu tahun 2012 s/d 2015 telah membangun ruang Pos Pelayanan Hukum Gratis dan Jaringan Masyarakat Anti KKN. Hal ini sesuai dengan perintah dari Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-081/C/Cr.3/03/ tanggal 21 Maret 2012 dan Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-172/G/Gs.2/04/2012 tanggal 04 April 2012 perihal: Pos Pelayanan Hukum Gratis dan Jaringan Masyarakat Anti KKN. Diharapkan dengan pembangunan Pos Pelayanan Hukum Gratis dan Jaringan Masyarakat Anti KKN ini dapat mendukung upaya pencapaian citra Kejaksaan yang melayani masyarakat dan anti KKN sebagai salah satu tujuan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan R.I.
  2. Bahwa sejak dibangun dan dioperasikannya gedung Pos Pelayanan Hukum Gratis pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Mei 2012 s/d saat ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan  telah melakukan kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
  3. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan hasil rekomendasi tersebut dengan penamaan Kantor Pengacara Negara di halaman kantor, diharapkan dengan penamaan tersebut lebih sesuai dengan karakteristik DATUN yang berorientasi kepada pendekatan pelayanan dan bukan pendekatan kekuasaan.

 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM

  1. Memberikan pendapat hukum kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Kota Admisitrasi Jakata Selatan.
  2. Memberikan pendapat hukum kepada Camat Kecamatan Jagakarsa.

 

1.     Memberikan pendapat hukum kepada Camat Kecamatan Jagakarsa.

1.     Memberikan pendapat hukum kepada Camat Kecamatan Jagakarsa.

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Acc

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.