Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Fasilitas Kesehatan

Poliklinik  Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdiri sejak tanggal  03 April 2009  Poliklinik ini keberadaanya diperuntukan dan di dirikan atau dibangun kembali di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang baru di Jalan Tanjung Nomor 1 Jagakarsa Jakarta Selatan. Selain untuk memberikan pelayanan medis bagi pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,  juga melayani pengobatan bagi para tahanan rutan salemba cabang Kejari Jaksel. Pelayanan terhadap pemakai jasa medis, ditangani oleh:

  1. 2 (dua) orang dokter umum
  2. 2 (dua) orang perawat

Pelayanan dokter dilakukan tiap hari Selasa dan Kamis, mulai  pada pukul 09.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib ;

Jenis pelayanan yang dapat diperoleh baru terbatas pada pelayanan Kesehatan Umum, dan juga disediakan obat-obatan terhadap penyakit yang tidak terlalu parah namun, jika pasiennya mempunyai penyakit untuk penanganan medis lebih lanjut akan di rujuk kerumah sakit besar yang peralatan medisnya lebih lengkap.

Di samping itu poliklinik juga melayani permintaan surat keterangan dokter untuk keperluan administrasi bagi mereka yang memerlukan. Berdasarkan pemeriksaan dokter pasien dapat diberi obat oleh Poliklinik apabila tersedia, atau resep dokter untuk dibelikan di apotik luar.

 

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.